Kabar Jambi Update – Wali Kota Jambi Maulana bersama Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menyerahkan surat permohonan pencabutan status zona merah kepada pemerintah pusat di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperjuangkan kepastian hukum bagi masyarakat yang lahannya terdampak kawasan zona merah Pertamina di sejumlah wilayah Kecamatan Kota Baru.
Pemkot Jambi mencatat terdapat 7 kelurahan dengan sekitar 5.500 sertifikat yang terdampak persoalan zona merah akibat tumpang tindih kawasan dengan aset BUMN atau Pertamina. Kondisi tersebut selama ini menghambat pengurusan administrasi pertanahan dan kepastian hukum masyarakat.
Maulana mengatakan surat permohonan tersebut telah ditandatangani dirinya selaku Wali Kota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi, serta Kepala BPN. Berkas juga dilengkapi peta kawasan zona merah dan sejumlah dokumen pendukung.
Kemas Faried menyebut penyerahan surat tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kota Jambi. Ia berharap proses pencabutan status blokir dapat segera mendapat tindak lanjut dari pemerintah pusat.
Selain membahas persoalan zona merah, Maulana dalam kunjungan tersebut juga menyampaikan undangan kepada Presiden RI untuk menghadiri kegiatan Healthy Cities Summit yang dijadwalkan berlangsung di Kota Jambi pada September 2026.
